PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur dasar masyarakat di tengah pengetatan anggaran dan kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Salah satu fokus utama yang konsisten dikawal Pemkab Pelalawan hingga kini adalah penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Bono yang menjadi aspirasi warga setempat.
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, Tengku Muhammad Syukron, S.Sos., M.E., menyebutkan bahwa dari total panjang Jalan Lintas Bono yang mencapai sekitar 220 km, sepanjang 189 km berada di wilayah Pelalawan.
Pemkab Pelalawan terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar penanganan jalan tersebut dapat terus berlanjut.
"Pembangunan Jalan Lintas Bono ini sebenarnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Namun, kita terus menjalin komunikasi agar Pemprov dapat melanjutkan pembangunannya," ujar Syukron.
Ia menambahkan, beberapa titik seperti ruas Sepekik - Sokoi dan Teluk Meranti - Pulau Muda membutuhkan penanganan yang sangat mendesak karena kondisinya cukup memprihatinkan.
"Mengingat ruas jalan ini sangat krusial bagi mobilitas warga, kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Dinas PUPR Provinsi Riau," imbuhnya.
Guna mempercepat proses tersebut, Bappeda Pelalawan secara berkala berkoordinasi dengan Pemprov Riau agar penanganan ruas-ruas kritis di Jalan Lintas Bono dapat dimasukkan ke dalam skala prioritas.
Selain mengandalkan APBD Provinsi, Syukron mengungkapkan pihaknya juga menerima arahan langsung dari Bupati Pelalawan, H. Zukri, S.M., M.M., untuk mendorong peran serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial atau partisipasi langsung.
"Sesuai arahan Pak Bupati, kita dorong partisipasi aktif dari perusahaan-perusahaan sekitar. Langkah ini sudah mulai berjalan di lapangan, di mana ada beberapa bagian ruas jalan yang pengerjaannya didukung oleh pihak swasta," jelasnya.
Dengan keterbatasan anggaran saat ini, Syukron optimistis kolaborasi tiga pihak Pemprov Riau, Pemkab Pelalawan, dan sektor swasta dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur jalan ini.
"Melalui koordinasi dan sinergi yang baik, seluruh proses pengerjaan tetap berjalan sesuai regulasi tanpa melanggar aturan, sehingga masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunannya," tutup Syukron.***
Penulis: Farikhin